Jakarta - Pengamanan jalur laut Selat Malaka oleh pesawat tempur TNI AU sempat diprotes Singapura. Padahal itu berada di ruang udara milik Indonesia.
TNI AU membantu pengamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1 termasuk Selat Malaka yang rawan melalui udara. Namun Singapura protes karena pesawat Hawk milik TNI AU melintas di ruang udara Kepulauan Riau.
Singapura masih merujuk pada perjanjian mengenai
military training areas (MTA) padahal perjanjian tersebut masa berlakunya sudah habis. Kemudian rencana perpanjangan perjanjian RI-Singapura mengenai peminjaman ruang udara Indonesia untuk latihan pesawat tempur Singapura juga batal.
"Itu wilayah kita sendiri.
Makanya perlu kekuatan diplomasi sehingga kita ada operasi di wilayah kita
nggak ada masalah.
Don't care dengan Singapura karena itu wilayah kita," ungkap Wakasal Laksdya Widodo di Lantamal III Jakarta, Tanjung Priok, Jakut, Senin (7/9/2015).
Mengenai protes yang dilayangkan Singapura, menurut Widodo tak perlu diambil pusing. Apalagi Singapura sudah tak berwenang dengan wilayah latihan di ruang udara Indonesia.
"Ngak masalah, kita nggak perlu takut dengan protes dari Singapura karena itu wilayah kita. Itu untuk kepentingan kita, maju terus pokoknya kita," tegasnya.
Mengenai bantuan dari TNI AU dalam mengamankan jalur laut Indonesia, Widodo mengatakan itu sangatlah dibutuhkan. Makanya operasi-operasi gabungan pun sering dilakukan dalam pengamanan.
"Tetep butuh karena kita kan harus interoperabilitas, sinergi dalam operasi ini. Kita nggak mungkin melaksanakan pengamanan laut itu sendirian, butuh udara. Harus bersinergi apalagi kita ada operasi, namanya eyes in the sky, " jelas Widodo.
"Itu juga gabungan, antara darat, laut, dan udara. Itu untuk Alki 1 di Selat Malaka karena itu memang yang awareness atau kesiagaannya tinggi. Banyak permasalahan di sana, bajak laut, perompakan ada di sana," sambung mantan Pangarmabar itu.
Untuk mengamankan wilayah laut Indonesia, TNI AL pun menurut Widodo masih terus berupaya meningkatkan alutsista dan juga profesionalitas prajurit. Termasuk dengan pengadaan KRI.
"Kita akan memenuhi target itu ( minimum essential force ), cuma tetap mempertimbangkan skala prioritas.
Namun saat ini kita juga membangun kapal-kapal patroli, kita prioritaskan karena akan lebih efisien dan bisa dibangun di dalam negeri.
Di samping kapal-kapal yang sudah terlanjur kita pesan seperti di Korea itu kapal selam," terang Widodo.
Sementara itu Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan perlu ada diplomasi yang baik dalam penanganan permasalahan pelanggaran batas udara oleh Singapura. Ia yakin antara Singapura Airforce dan TNI AU sudah terjalin komunikasi.
"Saya belum ngerti betul (masalahnya), tapi ya pasti sudah koordinasi. Kalau nggak koordinasi bisa tabrakan itu," ucap Ryamizard di lokasi yang sama
"Tapi dengan mereka (Singapura) baik-baik kok. Semoga dengan kebaikan dapat menyelesaikan masalah," imbuh jenderal purnawirawan bintang 4 itu.
Selain itu terkait flight information region (FIR) di wilayah Kepri dan Natuna, dikatakan menhan, pemerintah masih terus melakukan upaya untuk mengambil alih.
Ia pun berjanji pemerintah akan meningkatkan infrastruktur dan SDM agar bisa mengelola FIR di jalur udara yang gemuk itu.
"Dulu kita kan belum terlalu canggih, sekarang sudah mulai menyesuaikan. Di kemudian hari kita ambil alih, itu otomatis. Ya pastilah (segera diupayakan perbaikan infrastruktur)," tutup mantan Pangkostrad itu.
Artikel keren lainnya:
Belum ada tanggapan untuk "Pengamanan Udara Selat Malaka Diprotes Singapura, Wakasal: Itu Wilayah NKRI"
Posting Komentar