Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi), hari ini meresmikan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang dan Program Elektrifikasi 50 lokasi di pulau-pulau terdepan serta daerah perbatasan di Batang, Jawa Tengah.
Pembangunan PLTU Batang yang menelan investasi US$ 4 miliar dan sempat tertunda selama empat tahun, diharapkan dapat beroperasi tahun depan. PLTU Batang merupakan proyek yang dipersiapkan berdasarkan pola Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) dan menjadi showcase KPS skala besar pertama dengan nilai investasi lebih dari US$ 4 miliar.
"Tidak boleh ada lagi proyek-proyek mangkrak karena masalah perijinan atau pembebasan tanah," kata Presiden Jokowi melalui keterangan tertulis yang disampaikan Staf Khusus Presiden (SKP), Teten Masduki, di Jakarta, Jumat (28/8).
Pemerintah, secara lintas sektoral akan bekerja keras melakukan terobosan untuk mengatasi berbagai hambatan yang timbul dalam pembangunan pembangkit listrik. Sebab, tanpa terobosan Indonesia akan mengalami krisis listrik, pada tahun 2019.
"Tidak ada satu orang pun yang akan menyangkal bahwa listrik merupakan salah satu sumber energi yang sangat penting. Rakyat membutuhkan listrik untuk menopang kehidupannya sehari-hari dan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi nasional," katanya.
Terkait program elektrifikasi di pulau-pulau terdepan, kata Teten, Presiden Jokowi mengatakan, anak-anak di perbatasan harus bisa belajar di malam hari dan nelayan bisa menyimpan ikan hasil tangkapan di tempat pendingin.
Bahkan, lanjutnya, pengusaha konveksi, warung-warung, dan usaha kecilnya bisa hidup, dan semua itu membutuhkan listrik. Program Elektrifikasi 50 lokasi di pulau terdepan dan daerah perbatasan itu mencakup 13 provinsi, yaitu Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Papua.
Daerah-daerah tersebut nantinya akan difasilitasi 149 unit mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), 195 gardu, dan total daya 67.800 kW sehingga dapat melayani lebih dari 35 ribu pelanggan.
Pada akhir 2019 mendatang, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi mencapai 97% dan pada tahun 2020 menjadi 99% dari jumlah rumah tangga di Indonesia.
Dalam kurun waktu lima tahun, yaitu selama periode 2015-2019, sejumlah pembangkit akan dibangun hingga mencapai 35,000 MW.
"Semua itu didasari adanya kebutuhan listrik dari hari ke hari yang semakin besar, sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Presiden Jokowi mengatakan, untuk merespon permintaan pasokan listrik yang cepat, maka penambahan kapasitas pembangkit baru harus tetap diadakan. Diakuinya, bisa saja permintaan jauh lebih cepat sehingga terjadi kekurangan pasokan tenaga listrik.
“Menghadapi situasi keterbatasan pasokan tenaga listrik ini, pemerintah tetap berupaya untuk mempercepat penanggulangan kekurangan pasokan tenaga listrik di beberapa daerah.
Tujuan pembangunan pembangkit listrik ini untuk kepentingan seluruh rakyat banyak,” kata Presiden Jokowi.
Menurut Presiden Jokowi, pemerintah tidak bisa berdiam diri atau cari aman ketika muncul berbagai masalah dalam pembangunan infrastruktur.
Apabila terlambat, dampaknya berupa krisis listrik akan langsung dirasakan hanya dalam waktu beberapa tahun ke depan.
“Skema KPS yang didasarkan pada proses yang terbuka, kompetitif, transparan, dan akuntabel harus jadi contoh untuk pola kerja sama pembangunan infrastruktur pemerintah dan swasta di Indonesia, karena dana APBN saja tidak cukup untuk membangun semua infrastruktur yang diperlukan rakyat Indonesia,” katanya.
Belum ada tanggapan untuk "Telan Investasi US$ 4 M, Jokowi Resmikan Pembangunan PLTU Batang"
Posting Komentar